INFO TAMBAHAN : Barusan ada info bahwa KUNJUNGAN KEPALA BPPT KE PUSAT PKPDS WAKTUNYA DIMAJUKAN MENJADI PK. 13.00. Harap diperhatikan. Tks

Seperti diketahui saya beberapa kali diskusi dengan Ka BPPT soal TFP ini. Diskusi langsung bersama Pak Alkadri, peneliti utama studi ini. Waktu beliau kurang “happy” dengan hasil perhitungan. Bisa jadi karena bahan yang disajikan terbatas, tidak selengkap laporan yang dibuat dalam format buku.

Untuk bisa dijual di toko buku, laporan ini mesti dikemas dalam bentuk “barang jualan”. Rasanya, masih perlu ada tambahan bahan, yang sedang kita lakukan tahun ini, yaitu TFP pada tingkat regional (provinsi). KNRT sudah melakukannya tahun 2008 pada 4 provinsi, mungkin kita akan lakukan perhitungan pada provinsi lainnya.

Pencetakan laporan dalam jumlah agak banyak sangat mungkin dilakukan walaupun studi ini tidak mengalokasikan anggaran untuk mencetak laporan dalam jumlah banyak. Sementara, belum dijual dulu. Buku akan dibagikan ke stakeholder terkait dengan teknologi dan pertumbuhan ekonomi.

Selamat untuk Pak Wanto (CE), Pak Alkadri (PU) dan teman-teman Tim Studi TFP…

Oleh Nunu Noviandi Pusat PKPDS-BPPT

Hal-hal Pokok yang perlu menjadi perhatian  dalam konteks pengembangan teknologi dalam pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1.      Konsepsi Dasar Teknologi dalam Pembangunan

·        Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (Techno-Economy Paradigm), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (Resource Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia (SDM), yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu teknologi menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

·        Teknologi didefinisikan sebagai  kumpulan pengetahuan, peralatan dan teknik, yang diturunkan dari sains dan pengalaman praktis, yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan, perancangan, produksi, proses, sistem dan jasa-jasa (Abbeti’s). 

·        Daya saing nasional dalam perspektif teknologi dapat didefinisikan sebagai  derajat kemampuan teknologi dalam mendukung produktivitas suatu negara sehingga mampu bersaing pada level yang luas. 

·        Teknologi merupaskan salah satu pilar yang menentukan proses peningkatan kualitas perekonomian suatu  negara  dari satu kondisi menjadi kondisi yang lebih baik.

·        Temuan-temuan dan berbagai kajian empirik memang telah membenarkan bahwa faktor kemampuan teknologi (technological capability) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan kinerja ekspor hasil-hasil industri suatu negara. Dengan demikian maka kinerja ekspor suatu perusahaan manufaktur atau suatu negara bukan saja tergantung dari biaya komparatif faktor-faktor produksi yang dipekerjakan, akan tetapi juga pada kemampuan. teknologi perusahaan tersebut dan ke­mampuan teknologi negara tersebut

2.      Fakta-Fakta

·          Posisi daya saing bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa di dunia sangat lemah. Posisi Indonesia dalam World Economic Forum 2003 menduduki peringkat ke-72 dari 103 negara, dibawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Sedangkan pada tahun 2004 peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi ke-69 dari 104 negara. Peringkat tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia  dan Thailand. Pada tahun 2005, berdasarkan publikasi resmi WEF, posisi Indonesia pada peringkat ke-74 dari 117 negara. Sedangkan pada tahun 2006 peringkat daya saing meningkat tajam ke urutan 50 dari 125 negara. Berdasarkan  Global Competitivenes Index (GCI) yang dihasilkan oleh WEF tahun 2007,  posisi daya saing Indonesia  adalah pada urutan ke 54 dari 131 negara yang diteliti

·        Pilar-pilar yang menunjukkan kelemahan daya saing Indonesia antara lain meliputi kinerja infrastruktur, stabilitas makroekonomi,kesehatan dan pendidikan dasar, serta kesiapan teknologi.

·        Kinerja infrastruktur Indonesia secara umum berada pada peringkat 91 dengan score 2,74. Semua komponen atau variabel infrastruktur yang digunakan pada perhitungan daya saing ini untuk Indonesia menunjukkan  rangking diatas 80 atau nilai skore dibawah 3 dari skala 7.

·        Pilar kesiapan teknologi juga merupakan pilar yang menunjukkan kelemahan dari daya saing Indonesia. Pilar ini menempati urutan ke 75 dengan skore 2.99.  Variabel yang paling lemah pada pilar ini adalah varibel jumlah pengguna komputer dan internet yang masih rendah. Demikian pula dengan tingkat absorsi teknologi pada level perusahaan yang kurang cepat mengikuti perkembangan teknologi teknologi baru.

3.     Permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan Kemampuan Teknologi Pada Tingkat Industri

Kelemahan dalam aspek pengembabangan teknologi secara umum antara lain  (Lall 1993 [2]: 73).:

• Kekurangmampuan perusahaan-perusahaan manufaktur untuk mencari, mengidentifikasi, memilih, dan melakukan negosiasi dengan calon penjual teknologi untuk memperoleh (membeli) teknologi terbaik dengan harga yang pa­ling murah. Akibat kekurangmampuan ini, maka perusahaan-perusahaan manufaktur ini harus menanggung biaya investasi yang lebih tinggi serta terpaksa beroperasi dengan tingkat efi­siensi yang rendah;

·        Kekurangmampuan perusahaan-perusahaan manufaktur untuk menguasai secara memadai teknologi yang telah mereka beli. Konsekuensi dari kekurangmampuan ini adalah bahwa teknologi yang telah dibeli hanya dapat digunakan di bawah tingkat efi­siensi paling baik yang sebenarnya dapat dicapai (best practice levels). Dengan demikian, produksi suatu barang tertentu memerlukan lebih banyak masukan daripada yang sebenarnya diperlukan atau mutu barang tersebut kurang memadai;

·         Perbedaan besar dalam tingkat efisiensi antara berbagai perusahaan manufaktur yang bergerak dalam suatu cabang industri ter­tentu. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber daya oleh perusahaan-per­usahaan yang beroperasi dengan tingkat efisiensi teknis yang lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan dengan tingkat efisiensi yang terbaik. Perbedaan dalam tingkat efisiensi teknis antara berbagai perusahaan dalam suatu cabang industri tentu terdapat juga di negara-negara maju, akan tetapi pada umumnya perbedaan ini lebih mencolok di negara-negara berkembang;

•  Dinamika teknologi yang kurang memadai, yaitu kekurang­mampuan perusahaan-perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang untuk menyesuaikan, memperbaiki, atau mening­katkan teknologi mereka, jika keadaan di pasaran dalam negeri telah berubah atau jika kemajuan teknologi di luar negeri menghadapkan perusahaan-perusahaan manufaktur ini dengan per-saingan yang lebih tajam di pasaran ekspor mereka. Konsekuensi dari dinamika teknologi yang kurang memadai ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur ini menjadi terpaku pada kegiatan-kegiatan yang hanya menghasilkan nilai tambah yang rendah, sehingga mereka makin terbelakang dengan perusahaan-perusahaan yang lebih dinamis yang lebih mampu untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

·         Seperti (di negara-negara berkembang lainnya, maka masalah yang dihadapi Indonesia adalah sampai seberapa jauh teknologi harus diperoleh dari luar negeri atau harus dikembangkan sendiri di dalam negeri.

4.      Lingkup  Pengembangan Kemampuan Teknologi

Enam kategori kemampuan teknologi, yaitu (Ernst, Mytelka, ‘& Ganiatsos 1992: II-23):

·         Kemampuan investasi (investment capabilities) yang mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, mempersiapkan, mendesain, menyusun, dan melaksanakan proyek-proyek industri baru atau memper-luas atau memodernisasikan proyek-proyek yang sudah berjalan. Kemampuan investasi ini terdiri atas: (a). Kemampuan dalam kegiatan pra-investasi (pre-investment capabilities), yang meliputi kemampuan untuk melakukan studi kelayakan, evaluasi temuan-temuan dari studi ini, serta pengambilan keputusan berdasarkan evaluasi ini; (b). Kemampuan dalam pelaksanaan proyek (project execution), yang meliputi kemampuan untuk melakukan identifikasi sumber-sumber pemasok teknologi yang paling tepat guna, mengadakan negosiasi dengan sumber-sumber pemasok ini agar teknologi dapat dibeli dengan syarat yang paling menguntungkan bagi si pembeli, desain pabrik (plant outlay), pembangunan atau perluasan pabrik, dan memulai dengan produksi (start-up of production).

·        Kemampuan produksi (production capabilities) yang meliputi se-gala pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu pabrik. Kemampuan produksi ini meliputi: (a). Pengelolaan produksi (production manage­ment), yang meliputi organisasi dan pengendalian proses pro­duksi serta interaksi kegiatan ini dengan kegiatan-kegiatan hulu, hilir, dan penunjang (ancillary activities), (b). Rekayasa produksi (production engineering), yang meliputi pengendalian bahan ba-ku, penjadwalan proses produksi, pengendalian mutu (quality control), dan memecahkan masalah produksi (trouble-shooting). (c). Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan modal (repair and maintenance).

·         Kemampuan untuk mengadakan perubahan kecil (minor change capabilities) meliputi rekayasa adaptif (adaptive engineering) dan penyesuaian organisatoris yang perlu diadakan untuk meng­adakan penyesuaian kecil atau perbaikan inkremental secara berkesinambungan baik dalam desain dan kinerja produk (product technology) maupun dalam teknologi proses produksi (process technology).

·         Kemampuan pemasaran (marketing capabilities) adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang memadai mengenai pola permintaan, trend pasar, dan selera konsumen baik di pasar dalam maupun luar negeri, maupun untuk menciptakan saluran distribusi dan jasa-jasa kon­sumen (termasuk jasa purnajual) yang efisien dan efektif.

·         Kemampuan menciptakan kaitan (linkage capabilities) mengacu pada pengetahuan, keterampilan dan kemampuan organisatoris diperlukan untuk memperlancar arus informasi dan teknologi: (a). Antara berbagai bagian perusahaan-perusahaan itu sendiri (intra-firm linkages), misalnya antara bagian pemasaran, bagian desain, dan bagian produksi perusahaan tersebut; (b). Antara ber­bagai perusahaan manufaktur (inter-firm linkages), misalnya an­tara perusahaan perakit dan perusahaan subkontraktor yang memasok komponen untuk perusahaan perakit; (c). Antara perusa­haan manufaktur tersebut dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) domestik yang terdapat di negara tersebut (do­mestic science and technology infrastructure).

·         Kemampuan perubahan besar (major change capabilities) meng­acu pada pengetahuan dan keterampilan yang terdapat pada per­usahaan tersebut untuk mengadakan terobosan besar atau men­ciptakan teknologi baru, baik teknologi proses maupun teknologi produk

5.    Area Strategi Pengembangan Kemampuan Teknologi

Pada dasarnya ada beberapa cara atau saluran yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kemampuan teknologi di Indonesia, yaitu (Dahlman, Ross-Larsson,Westphal 1987: 768):

• Penanaman modal asing (PMA) langsung (direct foreign inves­tment) di Indonesia, baik dalam bentuk anak perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh prinsipal (fully-owned subsidiary) atau usaha patungan dengan perusahaan lokal. Melalui. PMA langsung ini teknologi asing dapat dialihkan secara cepat dan lancar ke Indonesia, khususnya informasi dan sarana. teknologi. asing. Akan tetapi alih teknologi melalui PMA ini belum tentu dapat menjamin alih pengertian dan pemahaman mengenai tek­nologi asing ini. Lagipula, kenyataan bahwa di kebanyakan proyek PMA ini pihak prinsipal (mitra asing) memegang kendali manajemen (management control) kurang mendorong pengembangan kemampuan teknologi lokal.
• Persetujuan Lisensi Teknis (technical licensing agreement) juga memungkinkan alih teknologi secara cepat disertai pengendalian ketat oleh pihak prinsipal. Lagipula, setelah persetujuan lisensi ini tidak beflaku lagi, maka pihak pembeli lisensi (licensee), yaitu perusahaan Indonesia, dapat melakukan sendiri penyesuaian dan modifikasi dalam teknologi yang dibeli. Di lain pihak masalah yang dihadapi pihak pembeli dengan persetujuan lisensi ini adalah untuk menyerap secara memadai dan untuk mengikuti ke-majuan yang terjadi dengan teknologi tersebut di negara-negara maju.
• Proyek ‘putar kunci’ (turnkey project) juga memungkinkan alih teknologi secara cepat. Akan tetapi karena dalam proyek turnkey ini tenaga asing sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kegiatan yang bertaliar) dengan pernbangunan (konstruksi) dan permulaan (start-up) proyek ini, maka proyek ‘turnkey’ ini ibarat suatu ‘kotak hitam’ (black box) yang pada umumnya tidak dapat dipahami atau dimengerti pihak pembeH (Indonesia), kecuali jika dilakukan usaha khusus untuk mengikutsertakan tenaga Indo­nesia dalam penyusunan desain proyek ini. Hal ini telah dilaku­kan secara berhasil oleh perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Dengan cara partisipasi ini, maka tenaga Indonesia bisa memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai mekanisme proyek ini.
• Pembelian barang-barang modal merupakan cara lain untuk memperoleh teknologi baru yang tertuang dalam bentuk alat-alat produksi baru (embodied technology), apalagi jika barang-barang modal ini dapat dimanfaatkan sebagai model untuk ‘rekayasa terbalik’ (reverse engineering). Melalui upaya’rekayasa terbalik’ ini perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia kemudian da-pat membuat sendiri barang-barang modal ini. Lagipula, pem-belian barang-barang modal ini pada umumnya tidak disertai biaya transaksi tinggi yang hams dikeluarkan dalam hal PMA dan persetujuan lisensi ini. Cara ‘rekayasa terbalik’ ini telah di­lakukan secara berhasil oleh perusahaan-perusahaan Korea untuk menguasai teknologi baru.
• Pembelian bantuan teknis juga dapat mengisi kekurangan dalam informasi dan pengertian tentang teknologi asing yang dapat melengkapi kemampuan Indonesia dalam bidang produksi, investasi, dan inovasi. Keuntungah dari bantuan teknis ini adalah bahwa cara alih teknologi ini adalah lebih murah, mudah, dan cepat untuk menguasai teknologi asing daripada upaya untuk melakukan segalanya sendiri. Di lain pihak bantuan teknis ini oleh tenaga ahli asing dapat memperkuat kecenderungan perusahaan manufaktur untuk terus mengandalkan diri pada jasa-jasa tenaga asing tanpa melakukan upaya teknologi sendiri yang memadai untuk memperkuat kemampuan teknologi perusahaan tersebut. (Dahlman, Ross-Larson., Westphal 1987: 768).
• Original equipment manufacturing (OEM). Pada tahap indus-trialisasi ekspor yang lebih lanjut, seperti yang kini sedang dilalui Malaysia, Thailand, dan sampai suatu tingkat tertentu juga Indo­nesia, suatu mekanisme yang sering digunakan untuk memperoleh teknologi baru adalah dengan cara original equipment manu­facturing (OEM). Dengan mekanisme OEM ini suatu perusahaan tertentu di negara berkembang membuat produk-produk tertentu menurut perincian khusus yang ditetapkan perusahaan asing yang membeli produk tersebut.

6.      Penutup

·        Pengembangan Kemampuan Teknologi Nasional dalam kerangka peningkatan daya saing nasional harus sejalan dengan selaras dengan arah pengembangan dan orientasi pembangunan ekonomi nasional.

·        Peran dan kontribusi teknologi dalam peningkatan daya saing nasional perlu dirumuskan dengan menajamkan target-target pencapaian peningkatan kemampuan teknologi nasional yang lebih terukur.

·        Kebijakan pengembangan kemampuan nasional selayaknya memperhatikan faktor –faktor penentu tingkat pengembangan  kemampuan teknologi nasional seperti perilaku permintaan teknologi dan pasokan teknologi.

·        Campur tangan pemerintah dalam upaya pengembangan kemampuan tekno­logi perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mengindahkah pengalaman negara-negara berkembang lainnya yang pemah mengalami ‘kegagalan pemerintah‘ dalam pengembangan teknologi.

Restra sebenarnya merupakan bagian 5 tahunan dari Postur Birokrasi BPPT 2025. Selama ini ada dua rujukan yang sering kali saling membingungkan tentang Renstra. Rujukan pertama adalah UU 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP 40/2007 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Rujukan kedua adalah pada Inpres tentang SAKIP yang secara lembaga merujuk ke Kantor Menteri Negara PAN. Mereka yang sudah ikut Diklatpim, biasanya masih merujuk pada aturan-aturan yang di MenPAN.

Tim Renstra umumnya merujuk ke Bappenas (UU25/2004 dan turunannya PP40/2007).

Renstra K/L terdiri atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, IKU, Kebijakan, Strategiu dan Program.

Komisi Renstra mulai bersidang sejak jam 10 pagi, dan baru selesai pada jam 22.00 malamnya. Sementara Komisi-Komisi lain sudah selesai sebelum magrib.

Sambil bercanda, ada yang mau membubarkan Sidang ini karena dianggap gak selesai-selesai. Bahkan ada yang nyesel karena begitu sidang komisi selesai, karaoke juga sudah bubar.

Bagi saya, ini malah kesempatan untuk “menghindar” naik panggung. Lagian, siapa juga yang akan minta saya “menyumbangkan” lagu.

Bagaimana dengan Anda ?

Pada hari pertama, setelah dibuka dan diarahklan oleh Kepala BPPT, dipaparkan Postur Birokrasi BPPT 2025 oleh Kepala BPPT. Tiga sesi berikut ditampilkan para pembicara tamu, yang lebih pada upaya pencerahan dalam rangka mempersiapkan Reformasi Birokrasi BPPT. Diawali dengan paparan Umar Juoro yang membahas kaitan antara ekonomi dan teknologi. Kemudian disambung dengan paparan Betty Alisyahbana yang membahas tentang Inovasi dan Dayasaing Industri dengan mengedepankan peran kawasan Puspiptek Serpong. Terakhir, Steve Sudjatmoko membahas soal bagaimana mengelola perubahan (Change Management).

Pada sesi malam dipaparkan Konsep Individual Performance Appraisal yang pada dasarnya merujuk pada variabel-variabel yang terdapat dalam DP-3, dengan dimensi dan indikator yang relevan dengan tupoksi BPPT.

Pada hari kedua, acara pleno diisi dengan dua paparan. Paparan pertama dari Kantor Menteri Negara PAN, yang bicara soal Reformasi Birokrasi. Kemudian dilanjutkan dengan paparan Kepala Biro SDM&O tentang Manajemen Perubahan di BPPT.

Selanjutnya, rapat-rapat komisi membahas tiga hal, yaitu Postur Birokrasi BPPT 2025, Program Percepatan (Quick Wins) dan Renstra 2010-2014.

Hasil-hasil ini diharapkan jadi rujukan warga BPPT dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. Semoga.

Mulai bulan Maret ini Pak Wiryanto, teman kami di PPKPDS memasuki masa pensiun. Sebelumnya, sudah berupaya untuk ikut program inpassing perekayasa. Sayang, prosesnya masih kurang jelas, Kepres tentang pensiun Pak Wir malah sudah turun. Jauh beberapa bulan yang lalu.

Selamat memasuki masa bebas merdeka. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan punya keleluasaan untuk berbuat. Insya Allah rizki selalu berlimpahan. Banyak kenangan dan kesan selama kita bersama. Semoga kemesraan ini tidak begitu saja berlalu.

Untuk RAT 2008 rencananya akan dilaksanakan pada Rabu, 11 Maret 2009. Setiap Pusat akan diwakili oleh anggota yang jumlahnya tergantung pada jumlah anggota di setiap Pusat (Unit Kerja) . Untuk Pusat PKPDS jatahnya 3 orang wakil dan itu harus ditentukan pada RAT Tingkat Pusat. Selain menentukan siapa wakil Pusat pada RAT, usulan dan saran serta kritik terhadap laporan tahunan koperasi diharapkan dibahas pada RAT Tingkat Pusat. Dari Pusat PKPDS, wakil anggota koperasi dalam RAT 2008 adalah Hamid, Supratikno dan Heru Mulyono. 

Selamat RAT, semoha SHU-nya makin banyak.

Dari PKT ada dua orang pejabat yang dilantik dan diambil sumpahkan, yaitu Drs Dedi Duhendri MSi sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Absorsi Pusat PKDT menggantikan Dr. Wirawati yang meninggal beberapabulan yang lalu dan Ir. Nunu Noviandi, MT sebagai Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Daerah, Pusat PKPDS menggantikan Yudi Widayanto SSi, MSi yang mendapat tugas belajar pada Program S3 di IPB, Bogor.

Serah terima dari Yudi Widayanto, SSi, MSi kepada Ir. Nunu Noviandi, MT telah dilaksanakan pada siang harinya.

Selamat bertugas kepada pak Nunu, juga kepada Pak Yudi Selamat Belajar.

CALL FOR PAPERS, WORKSHOPS, LECTURE & PAPER SESSIONS

The Political Economics of Regional Development

Submission Deadline (Paper Abstract Only):  March 31, 2009

Announcement of Selected Papers:  April 21, 2009

The Indonesian Regional Science Association (IRSA) in collaboration with Bogor Agricultural University invites graduate students, scholars, and practitioners to submit papers to be presented in the Second IRSA International Institute.  Potential topics include but are not limited to:  Regional Development and the Global Financial Crisis, Regional Competitiveness and Investment Climate, Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth, Poverty and Interregional Disparities, Interregional Trade, Central and Local Governments Relationship, Agriculture and Rural Development Policy, Food Policy, Political Economics of General Election and Regional Development, and  Public Governance and Regional Development.  The papers are presented in English.

On the first day of the event there will be workshops on new tools for regional analysis.  IRSA has invited an international lecturer to lead a workshop on Panel Data Analysis.  Discussions in the workshops will be held in Indonesian language.  IRSA also welcomes those who are interested in offering other topics in the workshops.

On the second and third days there will be special sessions for six keynote speeches by prominent scholars and experienced practitioners, as well as eight lectures by professors from world class universities.  In the paper sessions 64 slots for presentations are available.

 Paper abstracts of about 150 words should be submitted to the Organizing Committee (irsa.2009@yahoo.com) by March 31, 2009.

Important websites and email addresses:

IRSA (www.irsa.or.id)

Bogor Agricultural University (www.ipb.ac.id)

Bogor City (www.kotabogor.go.id)

Organizing Committee, Chair, Dr. D.S. Priyarsono (priyarsono@yahoo.com)

Organizing Committee, Secretary, Dr. Ernan Rustiadi (ernan@indo.net.id)